Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

 


Pendekatan Ekonomi Politik Komunikasi di Era Komodifikasi Komunikasi Digital

 


oleh : Agus Isnaeni (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Dalam dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perubahan besar yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital. Transformasi ini tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi, tetapi juga struktur ekonomi dan politik global. Di tengah perubahan ini, ekonomi politik komunikasi muncul sebagai kerangka analisis yang penting untuk memahami dinamika kekuasaan, kontrol, dan distribusi sumber daya di era digital. Transformasi digital saat ini menjadi salah satu penggerak utama perekonomian global, termasuk di Indonesia. Dalam kerangka ekonomi politik komunikasi, transformasi ini mencerminkan relasi kompleks antara kekuatan ekonomi, kebijakan publik, dan perkembangan teknologi komunikasi yang saling memengaruhi. Komunikasi, yang dulunya merupakan proses sederhana untuk menyampaikan informasi, kini telah menjadi komoditas strategis.

Platform seperti media sosial, layanan streaming, hingga aplikasi perpesanan bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga ladang bisnis dengan nilai ekonomi triliunan dolar. Namun, di balik angka-angka besar ini, ada pertanyaan mendasar: siapa yang sebenarnya mengendalikan arus informasi ini? Ekonomi politik komunikasi mengkaji bagaimana kekuatan ekonomi—korporasi teknologi raksasa seperti Google, Meta, dan Amazon—mengendalikan infrastruktur komunikasi global. Dengan kekuasaan yang begitu besar, mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini publik, kebijakan, dan bahkan hasil pemilu. Namun, tidak semua negara atau individu memiliki akses yang setara ke teknologi dan informasi. Kesenjangan digital tetap menjadi isu besar, terutama di negara-negara berkembang. Ketimpangan ini mencerminkan ketidakadilan ekonomi dan politik yang lebih luas. Ketika komunikasi menjadi alat kekuasaan, mereka yang tertinggal secara digital juga kehilangan kemampuan untuk bersuara dalam arus globalisasi.

Dalam konteks ini, pemerintah dan regulator memiliki tanggung jawab besar. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, kekuatan korporasi global dapat melampaui batas, menempatkan kepentingan masyarakat umum dalam risiko. Perlu ada regulasi yang memastikan distribusi sumber daya komunikasi yang adil, melindungi privasi individu, dan membatasi penyalahgunaan kekuasaan informasi. Meski tantangan besar, era digital juga membuka peluang untuk inovasi dan demokratisasi. Dengan pendekatan ekonomi politik komunikasi, kita dapat membangun ekosistem komunikasi yang lebih inklusif, di mana teknologi digunakan untuk memajukan kesejahteraan sosial, bukan sekadar keuntungan ekonomi. Pada akhirnya, masa depan komunikasi global tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi pada bagaimana kita mengelola hubungan antara ekonomi, politik, dan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip ekonomi politik komunikasi, kita dapat memastikan bahwa teknologi digital benar-benar menjadi alat yang memberdayakan, bukan mengendalikan.

Post a Comment

0 Comments